22 Mei 2018 19:18

DPR: Satukan Data Pangan Untuk Pastikan Kebutuhan Impor

bumntoday.com

BUMNTODAY.COM - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta permasalahan perbedaan data pangan yang dimiliki berbagai pemangku kepentingan di pemerintahan segera diakhiri guna memastikan kebutuhan impor. 

Menurutnya, kepastian data pangan sangat dibutuhkan agar terdapat acuan yang tepat dan sama dalam mengambil suatu kebijakan terkait stok dan kebutuhan pangan.

Hal ini dikatakan Taufik menyusul rencana impor beras 500 ribu ton yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat. Padahal, pemerintah sudah mengimpor beras 500 ribu ton pada Januari 2018. 

Di sisi lain, data dari Kementerian Pertanian menunjukkan saat ini stok beras surplus. Bahkan komoditas beras premium dan jagung diklaim telah diekspor.

“Ini menjadi pertanyaan besar. Kementan mengakui stok beras surplus, tapi Kemendag bilangnya kurang, jadi perlu impor. Perbedaan data ini harus disinkronkan. Kalau memang stok beras surpluss, seharusnya tak perlu impor,” ujar Taufik di Kompleks Parlemen, Selasa (22/5/2018).

Taufik mendorong, transparansi data pangan nasional itu harus dibuka dan disinkronkan. Jangan seolah malah ada perang antar di internal pemerintah, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Perum Bulog.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Inas Nasrullah Zubir mengatakan bahwa selaku anggota komisi DPR yang menangani masalah pangan, dirinya tidak bisa mempercayai data pangan baik dari pemerintah maupun kalangan Bulog dan Badan Pusat statistik sendiri. Menurutnya, setiap data beras yang disajikan tidak bisa diverifikasi.

Dia mencontohkan ketika berkunjung ke daerah, data beras dari bupati berbeda dari data yang diberikan para camat. Bahkan data dari tingkat kelurahan juga jauh berbeda, katanya.

Sedangkan Kementan maupun pejabat Bulog tidak bisa menyajikan data secara akurat. Bahkan di antara kementerian pun data beras juga berbeda-beda, ujarnya.

“Omong kosong dengan angka-angka yang dikeluarkan masing-masing instansi soal beras,” ujarnya dalam diskusi bertema “Reguasi Izin Impor Beras” di Gedung DPR. (lil)

Sosial Media