08 Jun 2018 21:31

Respon Tuntutan APTRI, Presiden Kumpulkan Para Menteri Bahas Soal Gula

bumntoday.com

Para pengurus APTRI se Indonesia saat bersilaturrahim ke Istana Negara, membahas persoalan gula tanah air. (foto: Frengky Pribadi)

BUMNTODAY.COM - Presiden Joko Widodo mengadakan rapat internal bersama sejumlah pejabat negara mulai dari menteri hingga direktur utama perusahaan BUMN ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2008). Rapat tersebut membahas tentang persoalan gula di tanah air.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, mengatakan rapat gula kali ini adalah untuk menindaklanjuti laporan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). "(Rapat) Tentang gula, tindak lanjut kemarin APTRI," kata Enggar singkat.

Sementara itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengamini apa yang disampaikan Enggar. Dia menjelaskan, pada tanggal 5 Juni 2018, APTRI datang ke istana negara dan disambut langsung oleh Moeldoko. Dalam pertemuan itu, ada beberapa persoalan pergulaan yang disampaikan oleh APTRI.

"Rapat soal gula. Peserta rapat tentang gula ini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso,” terangnya.

Rapat soal gula ini di luar dari agenda kerja Presiden Jokowi. Agenda orang nomor satu di Indonesia ini hanya menghadiri acara buka puasa di rumah dinas Kepala MPR Zulkifli Hasan di komplek widya chandra, Jakarta Selatan.

Menanggapi pertemuan tersebut, Ketua Dewan Pembina DPP APTRI HM Arum Sabil mengapresiasi langkah presiden. Dia sangat menghargai Presiden Joko Widodo yang bersedia merespon aspirasi petani tebu setelah 2 hari yang lalu di gelar pertemuan silaturahim antara pengurus DPD, DPC APTRI di Istana Negara.

”Semoga rapat internal tersebut menghasilkan keputusan yang sesuai dengan harapan petani,” harap Arum Sabil.

Dia mengingatkan kembali, pada pertemuan 5 juni 2018 antara APTRI dengan Kepala Staf Presiden RI Jendral TNI Purn Moeldoko, ada 9 poin yang disampaikan para petani tebu. Beberapa poin itu di antaranya, terkait kebijakan harga pangan murah yang berkeadilan, HET Gula Rp 12.500 agar ditinjau ulang, Penetapan HET gula yang berkeadilan dan wajar, yakni Rp15.000/kg, dan meminta pemerintah membeli gula petani sebesar 10.500/kg pada musim panen tebu 2018. 

”Poin selanjutnya adalah pembelian gula petani melalui Bulog harus dibebaskan dari pungutan PPH, monopoli istilah penjualan gula curah yang hanya bisa dilakukan oleh Bulog agar dicabut, dan SNI gula sebaiknya dicabut. Kami juga meminta KPK dan Satgas Pangan agar bersinergi dalam memberantas dan membongkar sindikat mafia gula impor.

Di poin terakhir, APTRI mengingatkan bahwa apabila di musim panen dan giling 2018 ini petani tebu dan pabrik gula mengalami kebangkrutan massal, maka bisa dipastikan sebagian motor penggerak ekonomi masyarakat Pedesaan akan lumpuh, Kemiskinan bertambah dan ketergantungan terhadap gula Impor semakin nyata.

“Dan dampaknya, krisis kepercayaan rakyat akan dibayar mahal oleh pucuk pimpinan negeri ini di tahun Politik 2019,” pungkasnya. (pr/mif)
 

Sosial Media