08 Mar 2019 06:45

Silaturrahim Perwakilan Petani Tebu Bersama Presiden

bumntoday.com

BUMNTODAY.COM - Diskusi ringan, santai dan penuh keakraban antara Perwakilan Petani Tebu Se-Indonesia bersama Presiden Ir H Joko Widodo didampingi Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian dan Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko, SIP selaku Kepala Staf Kepresidenan, berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada 5 Maret 2019.

Pertemuan membahas sebelas poin usulan petani tebu yang dirangkum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Poin-poin itu, sebagaimana dikabarkan HM Arum Sabil, Ketua Dewan Pembina DPP APTRI, adalah sebagai berikut;

1. Kepastian nilai pembelian gula petani agar ditetapkan H-3 bulan sebelum
petani tebu panen/pabrik gula giling.

2. Besarnya nilai pembelian gula petani mengacu dari hasil survey tim independen dari kalangan akademisi dan peneliti yang ditugasi pemerintah seperti tahun-tahun sebelumya.

3. Sistem penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani tebu agar dikembalikan kepada sistem skema khusus, yaitu penyaluran dari pabrik pupuk langsung ke koperasi petani tebu dengan pihak pabrik gula sebagai avails. Ini agar sinergi administrasi dalam kontrol dan pengawasan penyaluran tepat sasaran pengguna dan tepat jumlah serta tepat waktu penyaluran.

4. Agar dipertimbangkan kembali dampak, manfaat dan mudaratnya, atas penyaluran pupuk bersubsidi dan kredit petani tebu dengan batasan kepemilikan 2 ha

5. Pendirian pabrik gula baru yang terindikasi hanya sebagai kedok untuk melakukan impor gula mentah (raw sugar) sebagai bahan bakunya, agar ditutup.

6. Ijin impor raw sugar dengan alasan idle capacity hanya bisa diberikan kepada pabrik-pabrik gula yang bahan baku tebunya dari hasil tanam sendiri atau bermitra dengan petani mencapai minimal 80% dari kapasitas terpasang pabriknya.

7. Ijin impor raw sugar untuk industri gula rafinasi diberikan bukan berdasarkan kapasitas terpasang pabrik tetapi harus berdasarkan kebutuhan industri pengguna dalam negeri.

8. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) agar diberdayakan dan dimaksimalkan fungsinya.

9. Program Revitalisasi Pabrik Gula dan Revitalisasi Tanaman Tebu harus seiring dan sejalan.

10. Badan Koordinasi Tentang Pergulaan Nasional dengan semua pihak terkait perlu dihidupkan kembali, antara lain Dewan Gula Indonesia (DGI) yang telah dibubarkan oleh pemerintah.

11. Penegakan hukum yang berefek jera terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan tataniaga gula.

Dari hasil pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan segera menindaklanjuti untuk membuat Keputusan Kebijakan Pergulaan Nasional yang bisa melindungi kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat pengguna sebagai konsumen dengan pertimbangan sebelas point usulan Perwakilan Petani Tebu Se-Indonesia.

Sosial Media